Hadir Menjadi Pembicara di Lemhannas, Menteri AHY: Butuh Kepemimpinan Transformasional untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Jakarta,vokaltop7.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi narasumber dalam kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (25/07/2024). Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan menyatukan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang bisa menyatukan semua elemen bangsa, punya visi jauh ke depan, bisa melipatgandakan dan sekaligus mengorkestrasi sumber daya bangsa. Dengan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dari kemajuan, termasuk Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri AHY.

Di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari Smandel Business Network (SBN), Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB), Indonesia Financial Group (IFG), dan BPJS Ketenagakerjaan, Menteri AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berurusan dengan agraria, tata ruang, dan pertanahan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Di mana tanah akan semakin bernilai seiring dengan bertambahnya penduduk, sehingga tata ruang harus tepat sasaran dan produktif agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

“Investasi akan datang jika ada kepastian hukum atas tanah. Ini yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan kami bisa terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Keadilan dan kesejahteraan adalah milik seluruh rakyat Indonesia, mari kita terus perkuat sinergi dan kolaborasi dalam visi misi, dan tentunya energi yang sama, energi yang satu, untuk Indonesia Emas di tahun 2045,” terang Menteri AHY.

Terkait dengan investasi, Menteri AHY menuturkan bahwa pada pagi hari ini, ia menghadiri peluncuran Golden Visa Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Golden Visa tersebut dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Dengan lahirnya Golden Visa Indonesia ini diharapkan benar-benar menjadi daya tarik baru bagi investor. Kita harus menghadirkan kenyamanan berinvestasi, iklim yang juga menjanjikan. Oleh karena itu, membangun iklim investasi yang baik dan kompetitif adalah dengan kejelasan, kepastian, termasuk segala proses administrasi bagi WNA. Kami juga ingin terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini,” jelas Menteri AHY.

Plt. Gubernur Lemhannas, Eko Margiyono dalam momen tersebut memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dalam berbangsa dan bernegara. Sebanyak 101 peserta kegiatan diharapkan dapat mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, serta menyiapkan generasi masa depan.

“Pada intinya adalah kita ingin seluruh warga negara mengerti betul tentang kebangsaannya. Salah satu hal yang perlu kita bangun dalam berbangsa dan bernegara adalah karakter bangsanya. Ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kami untuk memberikan pemahaman hal ini,” papar Eko Margiyono.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Lembaga, Widanardi Satryatomo; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Turut hadir, para Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. (*Red))

Satlantas Nagan Raya Gelar Razia Ops Patuh Seulawah Sejumlah Warga Terjaring.

Nagan Raya ,vokaltop7 com-Satuan Lalu Lintas (Satlantas ) Polres Nagan Raya menggelar razia Operasi Patuh Seulawah 2024, dalam rangka meningkatkan ketertiban berlalu lintas, di Jalan Lintas Nasional Jeuram Beutong Depan Polsek Jeuram 

Razia Ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Nagan Raya, Iptu M.Arie Saputra, S.A.P., dan Seluruh Personel sat Lantas Polres Nagan Raya Hari Kamis tgl 25 Juli 2024

Kapolres Nagan Raya  AKBP Rudi Saeful Hadi,S.I.K melalui Kasat Lantas Iptu M. Arie Syahputra, S.A.P. kepada awak media di lokasi mengatakan Satlantas Polres Nagan Raya dalam operasi patuh Seulawah 2024 yang berlangsung pagi hari ini terdapat sejumlah pelanggaran yang tercatat ada 42 kendaraan R2 dan R4 terjaring razia dengan berbagai pelanggaran.

Iptu M. Arie Syahputra, S. A.P. berharap melalui operasi ini masyarakat dapat lebih disiplin dalam berkendara dan mematuhi aturan berlalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya Ucapnya. 

Razia ini  fokus pada pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan kelengkapan surat-surat kendaraan, para pemiliknya diwajibkan memakai helm depan dan belakang bagi pengendara sepeda motor, Pajak Bermotor dan SIM. Serta kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 

Untuk itu, razia ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi angka fatalitas akibat dari kecelakaan itu swndiri di wilayah hukum Polres Nagan Raya, Kata Kasat Lantas.

“ Masih kata Kasat Lantas, segala upaya akan kita lakukan untuk menyadari masyarakat pengguna jalan Raya agar tertib berlalu lintas diwilayah hukum polres Nagan Raya, Harap Kasat Lantas.

Melalui Operasi Patuh Seulawah 2024 ini dapat tercipta kondisi lalu lintas yang lebih baik dan aman, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Nagan Raya, Harap Kasat Lantas.(*Red)

Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Jakarta,vokaltop7.com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare bidang tanah ulayat bagi sekitar 3.000 Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

"Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya," kata Menteri AHY sesuai Rapat Koordinasi tentang Akselerasi Pelaksanaan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Untuk diketahui, 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi Kementerian ATR/BPN meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Menteri AHY, eksistensi Masyarakat Hukum Adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik, hukum, dan sosial. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi langkah Menko Polhukam yang telah mengoordinasikan berbagai pihak dalam satu forum.

"Terima kasih kepada Bapak Menko yang telah menghimpun berbagai _stakeholders_ untuk mencari solusi, termasuk juga membangun semangat sinergi dan kolaborasi serta sinkronisasi baik di tingkat pimpinan maupun dilaksanakan di lapangan," imbuh Menteri AHY.

Kementerian/lembaga terkait akan mencari solusi bersama dalam percepatan pendaftaran tanah ulayat. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah ulayat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. "Kalau sudah jelas, _clean and clear_, setelah itu baru bisa kita terbitkan statusnya utamanya hak pengelolaan lahan bagi Masyarakat Hukum Adat," tutur Menteri AHY.

"Jadi esensinya adalah bagaimana Masyarakat Hukum Adat ini bisa mendapatkan haknya, dilindungi, dan juga justru tanah tersebut bisa memiliki nilai ekonomi, produktif bagi peningkatan kesejahteraan mereka," ujar Menteri AHY.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa diperlukan satu kegiatan bersama atau langkah bersama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah ulayat. Mulai dari koordinasi dan sinkronisasi implementasi regulasi lintas kementerian, sosialisasi bersama berbagai regulasi lintas kementerian termasuk dengan Masyarakat Hukum Adat, memutakhirkan data dan sinkronisasi data mengenai status pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat, serta koordinasi dan sinkronisasi penentuan lokasi _pilot project_ bersama.

"Sehingga tempatnya di mana, lokasinya di mana, itu kita bisa ketahui bersama dan kita akan lakukan inventarisasi dan identifikasi. Setelah itu semua dilakukan, Kementerian ATR/BPN akan lakukan pendaftaran tanah-tanah ulayatnya," pungkas Hadi Tjahjanto.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Turut hadir, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Desa dan PDTT; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*Red)

Menteri AHY Resmikan Raptors Motorsport, Dukung Perkembangan _Overlanding_ di Indonesia

Tangerang,vokaltop7.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Raptor Motorsport, bengkel dan _showroom_ khusus kendaraan _off-road_ dan _overlanding_ di Tangerang, Banten pada Sabtu (20/07/2024).

Acara ini menandai langkah baru dalam perkembangan industri otomotif khusus di Indonesia. Menurut Menteri AHY, Raptor Motorsport bukan sekadar bengkel tetapi juga _showcase_ produk-produk berkelas dunia untuk overlanding dan 4x4.

"Mengagumkan. Saya bangga dan senang sekali karena Teman-teman, para sahabat bisa merealisasikan mimpi besarnya," ujar Menteri AHY saat memberikan kesan pertamanya. 

Ia mengungkapkan, secara pribadi sudah terlibat dalam kegiatan _overlanding_ sejak 2015, ketika masih menjabat sebagai komandan batalyon. "Saya datang ke Banteng Mas ketika itu untuk mendandani mobil agar bisa siap tugas-tugas di lapangan termasuk masuk hutan," kenang Menteri AHY.

Lebih lanjut, Menteri AHY menyoroti potensi industri ini di Indonesia yang kualitas produknya tidak kalah baik dengan produk luar negeri. "Kita bisa tidak sih bikin sendiri? Ternyata bisa dan rapi banget," tegasnya.

Sebagai pendiri Overlanding Indonesia pada tahun 2020, Menteri AHY menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hobi tetapi juga memiliki nilai sosial dan lingkungan. "Overlanding Indonesia bukan hanya menjelajah dan menikmati alam Indonesia tetapi juga bisa berkontribusi untuk sosial dan kemanusiaan juga untuk alam kita," jelasnya.

"Saya waktu itu ke Pasaman, Sumatra Barat, benar-benar sekian jam jalan untuk menembus daerah lokasi bencana alam, membawa bantuan obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya," lanjut Menteri AHY menceritakan kisahnya.

Menutup sambutannya, Menteri AHY berharap Raptor Motorsport dapat semakin menyemarakkan komunitas overlanding, 4x4, dan penjelajah alam Indonesia yang sudah ada selama ini. Kehadiran Raptor Motorsport diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif khusus di Indonesia sekaligus mempromosikan gaya hidup yang menghargai alam dan memiliki dampak sosial positif. 

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Si Made Rai Edi Astawa. Turut hadir, Owner Raptors Motorsport, Adhie Yoso; Owner Banteng Mas, Arif Sugiharto dan Marwin Wong, Sekjen Indonesia Offroad Federation, Joko Permana; serta Pembalap Rally Indonesia, Rifat Sungkar.(*Red)

Komisi II DPR RI Apresiasi Capaian PTSL dan Implementasi Sertipikat Elektronik di Kota Denpasa

Denpasar,vokaltop7.com - Akselerasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dan masifikasi implementasi sertipikat elektronik mendapat apresiasi dari komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kantah Kota Denpasar, Kamis (18/07/2024).

"Pertambahan pendaftaran tanah selama 5 tahun terakhir ini begitu luar biasa. Dari target 126 juta bidang tanah, per hari ini sudah 114 juta bidang yang sudah berhasil dikerjakan oleh Kanwil dan Kantah Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air," ungkap Syamsurizal selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI. 

Dalam hal implementasi sertipikat tanah elektronik, hingga saat ini terdapat 295 Kantah yang sudah melaksanakam implementasi sertipikat tanah elektronik dimana Kantah Kota Denpasar merupakan Kantah pertama di Indonesia yang menjadi pionir.

Terkait hal ini, Bagus Adhi Mahendra selaku Anggota Komisi II DPR RI juga menyatakan apresiasinya. "Apresiasi dan selamat atas capaian yang diraih. Kita lihat ini Kantah Kota Denpasar kantornya bagus, pelayanannya (layanan elektronik, red) bagus, hasil layanan elektroniknya juga bagus. Tentunya ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Pak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali pula," ujarnya. 

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana juga menjelaskan mekanisme terkait layanan elektronik dan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik. "Meski masyarakat dapat melakukan alih media, masyarakat tetap memegang sertipikat yang bentuknya satu lembar itu, bukan lagi dalam bentuk buku. Masyarakat tetap memegang sertipikat fisik dengan kertas khusus berupa _security paper_," terang Suyus Windayana. 

Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri; Kepala Kantah Kota Denpasar, Y.C. Fajar Nugroho Adi; 13 Anggota Komisi II DPR RI peserta Reses; serta jajaran di Kantah Kota Denpasar. (*Red)

Kunjungi Mahkamah Agung, Menteri AHY Harapkan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di _Back Up_ Penuh

Jakarta,vokaltop7.,com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk dari Mahkamah Agung.

“Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di _back up_ penuh oleh sistem peradilan yang juga _prudent_, transparan, akuntabel, dan adil,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai pertemuan di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (22/07/2024).

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Maka dari itu, Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin dalam kesempatan ini menyepakati bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.

“Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan, ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depan, rencananya akan diselenggarakan _workshop_ untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” pungkas Menteri AHY. 

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*Red))

Pemkab Nagan Raya Terima Insentif Fiskal Rp5,84 Miliar atas Kinerja Pengendalian Inflasi

Nagan Raya,vokaltop7.con- Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh menerima alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.848.393.000. 

Pencapaian yang membanggakan ini diraih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 yang diberikan kepada 50 pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. Dari Provinsi Aceh, hanya dua daerah yang berhasil mendapatkan alokasi insentif fiskal, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kota Sabang. 

“Alhamdulillah, Pemkab Nagan Raya mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5.84 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi dalam pengendalian inflasi di daerah,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, Selasa (23/7/2024).

Fitriany menjelaskan bahwa Pemkab Nagan Raya telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi, seperti menggelar operasi pasar murah, memberikan bantuan sosial, dan meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk forkopimda, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Insentif fiskal ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagan Raya,” jelas Fitriany.

“Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami, jajaran Pemkab Nagan Raya untuk terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Nagan Raya yang BEREH (beres), maju dan sejahtera.” imbuh Pj Bupati Fitriany Farhas.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan berupa insentif fiskal bagi 50 pemda yang berhasil mengendalikan inflasi sebesar Rp300 miliar untuk periode pertama yang terdiri dari 4 provinsi, 36 kabupaten dan 10 kota.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.(*Red)